Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menegaskan bahwa pengembangan Kawasan Industri Pulau Penebang di Kabupaten Kayong Utara telah memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan Norsan saat menghadiri Forum Tanggung Jawab Sosial dan Bina Lingkungan (TSLB) atau Corporate Social Responsibility (CSR) di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (9/7/2026).

Forum TSBLP/CSR merupakan wadah koordinasi dan komunikasi antara pemerintah daerah dengan dunia usaha dalam menyelaraskan program-program tanggung jawab sosial perusahaan agar sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Sinkronisasi ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan program CSR sehingga memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2027.

Ria Norsan menyebut PT Dharma Inti Bersama (DIB) di Pulau Penebang sebagai bagian dari dunia usaha yang tidak hanya memperkuat investasi di Kalimantan Barat, tetapi juga membuka peluang kerja dan mendorong tumbuhnya aktivitas ekonomi di wilayah sekitar.

PT Dharma Inti Bersama (DIB) merupakan pengelola Kawasan Industri Pulau Penebang merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN). Kawasan industri ini diproyeksikan sebagai pusat hilirisasi dan industrialisasi bauksit terintegrasi.

“PT DIB dan kegiatan usahanya di Pulau Penebang banyak memberikan dampak langsung bagi masyarakat seperti penyerapan tenaga kerja dan beberapa dampak ekonomi lainnya,” ujar Norsan.

Ia menambahkan, manfaat tersebut juga dirasakan warga Desa Pelapis melalui berbagai dukungan sosial dari perusahaan.

“Di Desa Pelapis, tadinya listrik menjadi beban masyarakat, sekarang dibantu oleh perusahaan, demikian juga dengan bantuan beras untuk masyarakat,” katanya.

Dalam forum tersebut, Norsan menyampaikan bahwa ekonomi Kalimantan Barat tumbuh 5,39 persen pada 2025, naik dari 4,90 persen pada tahun sebelumnya.

Pertumbuhan itu ditopang oleh peningkatan investasi di sektor industri pengolahan, perdagangan, dan pertanian. Pada saat yang sama, tingkat kemiskinan di provinsi ini menurun menjadi 6,16 persen per Maret 2025.

Ia berharap perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kalimantan Barat terus memperkuat sinergi dengan pemerintah melalui program tanggung jawab sosial, termasuk untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi masyarakat.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Baperida) Kalimantan Barat Linda Purnama mengungkapkan bahwa komitmen CSR yang berhasil dihimpun dalam Forum TSLB telah mencapai Rp17,9 miliar dan diperkirakan akan terus bertambah seiring meningkatnya partisipasi perusahaan di Kalimantan Barat. (*)